By Jacob Campbell 
Menurut dinside.id hubungan ekonomi antara Indonesia dan China telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam sektor infrastruktur. Namun, peningkatan utang Indonesia kepada China menimbulkan kekhawatiran tentang potensi “diplomasi utang,” sebuah istilah yang menggambarkan praktik negara pemberi pinjaman menggunakan utang untuk mendapatkan pengaruh politik dan ekonomi. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah Indonesia sedang menuju jebakan tersebut?
Proyek Infrastruktur dan Ketergantungan
Proyek-proyek infrastruktur besar seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan berbagai proyek dalam kerangka Belt and Road Initiative (BRI) telah didanai oleh pinjaman dari China. Proyek-proyek ini, meskipun penting untuk pembangunan, menciptakan ketergantungan finansial yang signifikan. Ketergantungan ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana Indonesia dapat mempertahankan kedaulatan ekonominya.
Risiko dan Tantangan
Salah satu risiko utama adalah potensi gagal bayar. Jika Indonesia mengalami kesulitan ekonomi, kemampuan untuk membayar kembali utang dapat terganggu. Hal ini dapat memberikan China pengaruh yang lebih besar dalam kebijakan ekonomi dan politik Indonesia. Selain itu, transparansi dalam perjanjian pinjaman dan pelaksanaan proyek seringkali menjadi masalah, yang dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan.
Analisis ‘Diplomasi Utang’
Konsep “diplomasi utang” mengacu pada praktik negara pemberi pinjaman yang menggunakan utang untuk mendapatkan konsesi politik atau ekonomi. Dalam konteks Indonesia, kekhawatiran muncul bahwa China dapat menggunakan utang untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri, akses ke sumber daya alam, atau proyek-proyek strategis.
Namun, penting untuk dicatat bahwa hubungan ekonomi antara Indonesia dan China kompleks. Indonesia juga mendapatkan manfaat dari investasi dan perdagangan dengan China. Pemerintah Indonesia telah menegaskan bahwa mereka berupaya untuk menjaga keseimbangan dan menghindari ketergantungan yang berlebihan.
Upaya Indonesia Menjaga Kedaulatan Ekonomi
Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mengurangi risiko dan menjaga kedaulatan ekonomi. Pertama, diversifikasi sumber pembiayaan infrastruktur. Indonesia mencari alternatif pembiayaan dari lembaga keuangan internasional lainnya, investasi swasta, dan kemitraan publik-swasta.
Kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan utang. Pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa semua perjanjian pinjaman dan pelaksanaan proyek dilakukan secara transparan dan sesuai dengan standar internasional.
Ketiga, penguatan kapasitas domestik. Indonesia berupaya untuk meningkatkan kemampuan industri dalam negeri untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur, sehingga mengurangi ketergantungan pada kontraktor dan tenaga kerja asing.
Keempat, negosiasi yang hati-hati. Pemerintah Indonesia melakukan negosiasi yang cermat dalam setiap perjanjian pinjaman, memastikan bahwa persyaratan pinjaman adil dan menguntungkan bagi Indonesia.
Perspektif Masa Depan
Masa depan hubungan ekonomi Indonesia-China akan bergantung pada kemampuan Indonesia untuk mengelola utang dan menjaga kedaulatan ekonominya. Penting bagi Indonesia untuk terus mendiversifikasi sumber pembiayaan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kapasitas domestik.
Selain itu, dialog dan kerjasama yang konstruktif dengan China diperlukan untuk memastikan bahwa hubungan ekonomi saling menguntungkan dan berkelanjutan. Indonesia perlu memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur yang didanai oleh China memberikan manfaat ekonomi jangka panjang dan tidak menciptakan ketergantungan yang berlebihan.
Dalam menghadapi tantangan “diplomasi utang,” Indonesia perlu mengambil pendekatan yang hati-hati dan strategis. Dengan menjaga keseimbangan dan memperkuat kedaulatan ekonomi, Indonesia dapat memanfaatkan hubungan ekonomi dengan China untuk pembangunan nasional tanpa mengorbankan kepentingan nasional.
Baca Juga: Risiko Meningkat, Peringkat Utang Cina Diturunkan S&P